Month: February 2017

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan…

Read More

   Seluruh dosen tetap di Fakultas Hukum memiliki standar pendidikan minimum adalah S2, sesuai dengan bidang kompetensinya serta praktisi hukum yang pakar dalam bidang litigasi maupun non litigasi. Dosen tetap memiliki kepangkatan mulai dari Asisten Ahli sampai Lektor Kepala, serta terdapat keterlibatan profesor dalam proses belajar mengajar.

Read More

   Dalam rangka pengembangan jurusan untuk meningkatkan mutu, maka prodi bersama dengan fakultas mengupayakan untuk menjalin kerjasama dan kemitraan dengan perguruan tinggi atau instansi lain. Untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, maka suatu Perguruan Tinggi tidak dapat berdiri sendiri tetapi terkait dengan instansi lain termasuk dengan pemerintah atau swasta sebagai…

Read More

Kepemimpinan    Kepemimpinan efektif mengarahkan dan mempengaruhi perilaku semua unsur dalam program studi, mengikuti nilai, norma, etika, dan budaya organisasi yang disepakati bersama, serta mampu membuat keputusan yang tepat dan cepat. Kepemimpinan mampu memprediksi masa depan, merumuskan dan mengartikulasi visi yang realistis, kredibel, serta mengkomunikasikan visi ke depan, yang menekankan pada keharmonisan hubungan manusia dan mampu menstimulasi secara intelektual…

Read More

   Tata kelola adalah suatu sistem yang dapat menjadikan kepemimpinan, sistem pengelolaan dan penjaminan mutu berjalan secara efektif di dalam universitas/institusi yang mengelola program studi.  Hal-hal yang menjadi fokus di dalam tata kelola termasuk bagaimana kebijakan dan strategi disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan terpilihnya pemimpin dan pengelola yang kredibel dan sistem penyelenggaraan program studi secara kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung…

Read More

Dasar Hukum Dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang mendasarkan diri pada: Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi Peraturan Pemerintah…

Read More

   Fakultas hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang pada awalnya mendapat status terdaftar pada tanggal 15 Februari 1986 berdasarkan SK Mendiknas No.075/0/1986. Kemudian pada tahun 1993, program studi ilmu hukum mendapat ijin penyelenggaraan berdasarkan SK No.646/Dikti/Kep/1993.    Berbagai upaya untuk berbenah diri telah diupayakan untuk mengoptimalkan kontribusi Fakultas Hukum program studi Ilmu Hukum bagi pengembangan daya saing bangsa dalam…

Read More

A. Dekan Fakultas Hukum dipimpin oleh seorang Dekan yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor. Dekan adalah penanggung jawab utama tingkat fakultas, di samping memberikan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolok ukur penyelenggaraan Fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan dibantu oleh Ketua Bidang Ilmu Hukum dan Kepala Laboratorium. Ketua Bidang sebagai pimpinan program studi adalah unsur pelaksana akademik…

Read More

1. Legalitas dan Penyelenggaraan Fakultas Hukum Tahun 1986 mendapat status terdaftar dengan Surat Keputusan Mendikbud No.075/O/1986 tertanggal 15 Februari 1986; Tahun 1993 mendapat ijin penyelenggaraan berdasarkan SK No.646/DIKTI/Kep/1993; Pada Tahun 2000 mendapat status Terakreditasi berdasarkan SK. No.021/BAN PT/AK-VIII/2000; Tahun 2003 mendapat perpanjangan ijin penyelenggaraan dengan SK No.2731/D/T/2003; Pada Tahun 2004 dilakukan re-akreditasi dan mendapat status Terakreditasi dengan SK No.022?BAN-PT/Ak-VIII/S1/VI/20004;…

Read More