Menyikapi pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung dalam waktu dekat ini, Badan Mahasiswa Fakultas – Fakultas Hukum (BMF – FH) dan Biro Konsultasi Bantuan Hukum (BKBH) Universitas Katolik Widya Karya menyelenggarakan kuliah umum dengan tema “Menggalang dukungan demi Pilkada yang lebih baik”. Kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi para mahasiswa agar mengerti lebih dalam lagi tentang pemilihan kepala daerah sehingga nantinya mereka dapat menyumbangkan suara dengan lebih bijaksana.
Nara sumber dalam kegiatan ini adalah Bapak Fajar Santosa, SH. Beliau adalah Komisioner KPU Kota Malang Divisi Hukum dan Pengawasan. Dalam penyajian materinya yang ringkas dan berbobot, beliau menyampaikan beberapa poin penting seperti dasar hukum diselenggarakannya pemilu dan pilkada beserta revisi atau perubahan atas beberapa Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi dan cara memilih yang bijak. Pilkada berkaitan dengan pemilu dan sejarahnya. Pada awal pemaparannya, Bapak Fajar menyampaikan sejarah pemilu dari awal yaitu pada tahun 1955 hingga 2014. Pemilihan kepala daerah secara langsung diadakan sejak 2005. Beliau menyimpulkan bahwa dinamika pemilu di tanah air sangat rumit yang terlihat dari keputusan yang diambil yang berdasarkan dasar hukum yang berlaku tentang pilkada. Contoh yang beliau paparkan adalah perbedaan antara Koalisi Merah Putih yang menghendaki agar kepala daerah dipilih oleh wakil rakyat di DPR dengan Koalisi Indonesia Hebat yang menghendaki pemilihan langsung oleh rakyat. Kedua pihak berpendapat bahwa langkah yang diambil berdasarkan pemilihan yang demokratis. Oleh karena ukuran demokratis tidak ada dalam undang-undang, maka kedua cara pemilihan tersebut tidak ada yang melanggar hukum apabila dilaksanakan. Berikutnya adalah tentang Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi, di antaranya adalah diperbolehkannya mantan tahanan politik (tapol) untuk mencalonkan diri, putusan pemilu serentak dan diperbolehkannnya memilih dengan menggunakan KTP. Sebagai langkah nyata demi berlangsungnya pilkada yang bersih, Bapak Fajar memberikan tips memilih yang bijak. Pertama, kita perlu melihat track record seorang calon. Yang kedua, kita harus menolak politik uang apapun bentuknya. Yang terakhir, kita tidak boleh golput. Setiap warga berhak menggunakan hak pilihnya sehingga pemimpin yang terpilih nanti benar-benar mewakili suara rakyat. Semua pemaparan dan saran-saran penting yang beliau sharingkan adalah demi pelaksanaan Pilkada yang lebih bersih dan lancar.